Munas GEMA MA Diduga Penuh Rekayasa Barakhir Ricuh

JAKARTA, - Pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Generasi Muda Mathlaul Anwar ( GEMA MA ) yang berlangsung di Hotel RedTop Pecenongan Jakarta, diduga penuh rekayasa dan terkesan dipaksakan. Akibatnya kericuhan pun terjadi tatkala salah satu peserta membuang uang sebesar Rp.4 Juta dihadapan peserta Munas.

Pelaksanaan Munas yang telah memasuki hari kedua, dikabarkan tidak berjalan dengan baik, bahkan ditenggarai terjadi kejanggalan - kejanggalan saat pelaksanaan pleno. Akibatnya Munas pun berakhir ricuh tatkala salah satu peserta membuang uang sebesar Rp.4 Juta dihadapan peserta Munas.

Baca juga: Purwati Spd Wakil Ketua DPRD Beserta Komisi C Anggota DPR-D Cilacap Lakukan Kunker di Desa Sawangan

Hal tersebut dikemukakan Fahril Bahnawi Salah satu peserta Munas asal Banten melalui pesan WhatsApp kepada indonesiasatu.co.id, Sabtu (11/12/2021) Pukul, 18.30 WIB.

Dikatakan Fahril, kejanggalan terjadi pada sidang pleno dimana banyak Dewan Perwakilan Daerah yang tidak mendapatkan SK Kepengurusan, akibatnya beberapa peserta dari DPW tidak bisa mengikuti gelaran Munas.

Baca juga: Klaim Masih Ketum KNPI, Haris Pertama: KPK Wajib Awasi Anggaran Kongres Rp20 Miliar

Berdasarkan informasi yang beredar dari beberapa sumber kata Fahril, pelaksanaan Munas kali pertama ini patut diduga dari sejak awal sudah penuh rekayasa, yang mana Munas ini didalamnya terdapat upaya licik guna mengganti AD/ART Organisasi Gema MA, dan hal itu dilakukan begitu terstruktur. Bahkan  Draft Perubahan AD/ART pun sudah terlampirkan sebelum pembahasan dilakukan.

"Persoalan seperti ini menggambarkan tata kelola organisasi yang tidak beretika, " tegas Fahril Bahnawi

Baca juga: Arief Poyuono Sarankan Gibran Dan Bobby Maju Lewat Kongres KNPI Kubu Haris Pertama

Parahnya lagi, dari informasi yang berkembang, Munas GEMA MA ini pun tercoreng oleh keinginan Ketua Umum untuk menjabat kembali, namun dengan cara merubah AD/ART pada pasal keanggotaan yang mengatur batasan usia.

"Tindakan merubah Ad/art oleh Ketua Umum, Ahmad Nawawi adalah tindakan mal administrasi dengan menawarkan uang sebanyak 4 juta kepada DPW untuk meloloskan dan merubah seluruh Ad/Art demi kepentingannya sebagai kandidat, " imbuh Fahril.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir: Imigrasi Perlu Beri Pelatihan pada Turis Asing yang Terdampar di Bali

Dengan persoalan ini lanjut Fahril, adalah tindakan yang merusak citra organisasi sebagai ormas keagamaan.

"Nawawi mentransaksikan baik suara maupun perubahan dengan nomimal 4 juta. Bagaimana masa depan organisasi ini jika untuk melenggangkan kekuasaan sebagai ketua umum, namun dengan cara pelicin memuluskan niatnya selalu diukur menggunakan uang", cetus Fahril Bahnawi

Baca juga: Aleg PKS Nilai Pemerintah Perlu Kerja Keras Hadapi Ekonomi 2021

Hal itu pun diakui Ketua DPW GEMA MA Banten, H Abdul Qodir Jaelani ketika dikonfirmasi via telphon selularnya, membenarkan, adanya bagi - bagi uang dari Ketua Umum Ahmad Nawawi sebesar Rp 4 juta kepada seluruh DPW, dengan maksud ingin meloloskan perubahan AD/ART.

"Saya selaku peserta Munas merasakan langsung bagaimana jalannya Munas, yang Saya nilai tidak sehat dalam tata cara serta mekanisme berorganisasi yang baik dan benar, " aku Abdul Qodir

Menurut Abdul Qodir, sebenarnya dirinya sudah mengetahui dari awal kalau Munas akan berjalan tidak baik, dan itu semenjak dirinya menerima uang Rp.4 juta dari Ketua Umum, Ahmad  Nawawi, yang ternyata uang itu untuk memuluskan niat dan keinginannya merubah diantara pasal - pasal dalam AD/ART, dengan begitu dia (Ahmad Nawawi) akan kembali menduduki sebagai ketua umum.

"Pada saat Pleno berlangsung saya dan teman - teman dari DPW Jabar, NTB, NTT pun Walk Out, karena tidak setuju terhadap jalannya sidang yang terkesan memaksakan mengganti dan merubah AD/ART organisasi. Dari pada saya harus mengikuti yang tidak benar, lebih baik saya keluar, dan ketika itu pula saya langsung sebar Uang sebanyak Rp.4 Juta dihadapan para peserta sidang, karena bagi saya bukan butuh uangnya tapi saya ingin organisasi dapat berjalan sesuai konstitusi yang benar, " terang Abdul Qodir.